banner 728x250

REPRO Maros Bongkar Persoalan Kost di Maros, Bupati Diminta Terbitkan Surat Edaran

Pengawasan rumah kost bukan sekadar persoalan izin usaha, tetapi juga menyangkut ketertiban lingkungan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.

Marosatu.com| Maros – Menjamurnya usaha rumah kost di Kabupaten Maros, khususnya di Kecamatan Turikale, Sulawesi Selatan, mulai menuai sorotan. Pertumbuhan bisnis hunian sewa tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan ketat pemerintah daerah, mulai dari legalitas bangunan, pendataan penghuni, ketertiban lingkungan hingga kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Ketua Tim Investigasi REPRO Maros, Asmarianto, meminta Pemerintah Kabupaten Maros tidak tinggal diam melihat perkembangan usaha rumah kost yang semakin menjamur di sejumlah wilayah perkotaan.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pendataan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap rumah kost, termasuk memastikan apakah bangunan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai menjamurnya rumah kost justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Pemerintah harus hadir melakukan pengawasan sebelum muncul masalah yang lebih besar,” tegas Asmarianto.

Asmarianto mengungkapkan, keberadaan rumah kost perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menilai, tanpa pengawasan yang memadai, rumah kost berpotensi disalahgunakan untuk berbagai aktivitas yang melanggar hukum.

Ia menyinggung sejumlah persoalan sosial yang perlu diantisipasi, seperti dugaan penyalahgunaan narkoba, prostitusi, hingga persoalan perselingkuhan yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan.

Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan bukti, bukan dengan memberikan stigma kepada seluruh penghuni rumah kost.

“Jangan sampai rumah kost yang seharusnya menjadi tempat tinggal justru dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat terkait,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Asmarianto berharap Bupati Maros segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh camat, lurah, kepala desa, serta perangkat RT/RW.

Surat edaran tersebut diharapkan menjadi dasar koordinasi untuk melakukan verifikasi dan pendataan usaha rumah kost serta penghuni yang tinggal di dalamnya.

Menurutnya, pendataan administrasi kependudukan penting dilakukan agar keberadaan warga pendatang dapat tercatat dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap legalitas bangunan, perizinan usaha, serta kepatuhan pemilik rumah kost terhadap ketentuan daerah.

“Harus ada gerakan pendataan secara menyeluruh. Camat, lurah, kepala desa, RT dan RW harus dilibatkan. Jangan sampai pemerintah tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di wilayahnya,” ungkapnya.

Meski demikian, proses pendataan harus tetap menghormati hak privasi penghuni dan dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi kependudukan.

Tidak hanya rumah kost milik swasta, Asmarianto juga menyoroti keberadaan rumah susun atau rusun milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Ia meminta pemerintah memperjelas sistem pendataan penghuni rusun, termasuk memastikan siapa yang berhak menempati fasilitas hunian milik pemerintah tersebut.

Menurutnya, fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran negara harus dikelola secara transparan, tertib, dan tepat sasaran.

“Rusun milik Pemda Maros juga perlu diperjelas siapa yang tinggal di sana. Harus ada pendataan dan evaluasi agar pemanfaatannya sesuai peruntukan,” tegasnya.

Selain persoalan ketertiban lingkungan, pemilik rumah kost juga diingatkan untuk memperhatikan kewajiban perizinan dan perpajakan.

Dari sisi perpajakan pusat, penghasilan usaha rumah kost pada prinsipnya merupakan penghasilan yang dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan.

Sementara itu, dari sisi pajak daerah, usaha rumah kost perlu diperiksa berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya dan ketentuan daerah mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan.

Dengan demikian, pemilik usaha perlu memastikan klasifikasi usaha dan kewajiban pajaknya kepada instansi terkait di Kabupaten Maros.

Menjamurnya rumah kost di kawasan perkotaan merupakan bagian dari perkembangan ekonomi dan kebutuhan hunian masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang terukur.

Asmarianto berharap pemerintah tidak menunggu munculnya persoalan sosial maupun pelanggaran hukum baru kemudian melakukan tindakan.

“Ini bukan untuk mempersulit pemilik usaha rumah kost ataupun penghuni.

Tetapi bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah harus hadir dan memastikan semua berjalan sesuai aturan,” tutupnya.(Ar)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 325x300