Marosatu.com, Maros- Gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an XXXIV Sulawesi Selatan 2026 yang akan digelar di Kabupaten Maros pada 12–18 April 2026 seharusnya menjadi momentum emas untuk menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik, pelaku UMKM menjerit akibat mahalnya biaya sewa lapak yang dinilai tak masuk akal.
Alih-alih menghadirkan berkah ekonomi, event keagamaan bergengsi ini justru dituding menjadi beban baru bagi pedagang kecil. Tarif sewa tenda yang mencapai jutaan rupiah dianggap terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan potensi pendapatan selama kegiatan berlangsung.
“Dengan harga seperti itu, kami jelas tidak mampu. Ini bukan membantu, tapi justru mematikan usaha kecil,” ungkap Isal, salah satu pedagang lokal dengan nada kecewa.
Keluhan ini bukan tanpa alasan. Selain mahal, lokasi tenant juga dinilai kurang strategis karena berdekatan dengan pusat kuliner PTB Maros yang sudah lebih dulu ramai pengunjung. Artinya, para pedagang kecil harus menghadapi risiko sepi pembeli, di tengah biaya sewa yang mencekik.
Lebih jauh, para pelaku UMKM menilai panitia kurang kreatif dalam mencari solusi, seperti menggandeng sponsor untuk meringankan biaya tenant. Akibatnya, banyak pedagang lokal memilih mundur sebelum bertanding.
Padahal, event sebesar MTQ seharusnya menjadi panggung bagi ekonomi kerakyatan, bukan justru ajang yang hanya bisa dinikmati oleh pelaku usaha bermodal besar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kopumdag Maros, Syam Sophyan, berdalih bahwa penataan tenant dilakukan demi kerapian dan kenyamanan tamu dari 23 kabupaten/kota. Ia juga menegaskan bahwa penyediaan tenant tidak dianggarkan, sehingga biaya dibebankan kepada peserta.
Untuk UMKM lokal, biaya disebut telah “diringankan” menjadi Rp2 juta per tenda, sedangkan pelaku usaha dari luar daerah dikenakan Rp3,5 juta. Ironisnya, angka tersebut tetap dianggap memberatkan oleh pelaku usaha kecil.
Di sisi lain, Wakil Bupati Maros selaku ketua Panitia, memilih menyerahkan polemik ini sepenuhnya kepada dinas terkait, seolah menegaskan bahwa keluhan pedagang bukan prioritas utama di tengah persiapan event.
Hingga kini, puluhan UMKM memang telah mendaftar. Namun pertanyaannya: berapa banyak pelaku usaha kecil yang terpaksa tersingkir karena tak mampu membayar “tiket masuk” ke event yang seharusnya milik bersama?
Jika kondisi ini terus dibiarkan, MTQ yang semestinya membawa berkah justru berpotensi meninggalkan luka terutama bagi rakyat kecil yang hanya ingin ikut merasakan denyut ekonomi di tanahnya sendiri.
