Marosatu.com| Maros – Pelayanan pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros kembali menuai sorotan. Kali ini, keluhan masyarakat tertuju pada terbatasnya layanan loket pemetaan tanah yang dinilai membuat pemohon harus menunggu lama hanya untuk mendapatkan pelayanan.
Salah seorang pemohon, Jumadi, mengungkapkan bahwa BPN Maros hanya menyediakan satu loket pemetaan dengan kapasitas sekitar 10 hingga 13 pemohon per hari. Sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut disebut mencapai lebih dari 20 orang setiap hari.
Akibatnya, pemohon yang memperoleh nomor antrean di atas kuota berisiko tidak terlayani dan harus kembali pada hari berikutnya.
Jumadi mengaku bahkan harus menunggu sekitar satu minggu untuk mendapatkan nomor antrean sembilan pada Selasa, 3 November 2026. Ia juga menyebut antrean wajib dilakukan secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
Menurutnya, sistem antrean digital seharusnya mempermudah masyarakat, bukan justru membuat pemohon kesulitan memperoleh kesempatan pelayanan.
Ia berharap BPN Maros segera menambah loket dan petugas agar masyarakat tidak harus menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk mengurus pemetaan tanah.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala BPN Kabupaten Maros, Ir. Syamsuddin, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelayanan pemetaan tanah.
Pihak BPN menjelaskan, saat ini kuota pemetaan dibatasi 10 pemohon per hari karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, perubahan aplikasi pemetaan dari pusat turut membuat proses pelayanan menjadi lebih panjang.
Jika sebelumnya pemetaan dapat diselesaikan dalam sehari, kini prosesnya bisa memakan waktu dua hingga tiga hari atau lebih, terutama apabila diperlukan pemeriksaan langsung ke lokasi tanah.
Proses tersebut meliputi penerbitan surat tugas, pengolahan data oleh tim pemetaan, hingga pengesahan. Pemeriksaan lapangan juga diperlukan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen sertifikat dan kondisi fisik tanah.
BPN Maros menegaskan pemetaan merupakan tahapan penting dalam berbagai layanan pertanahan, termasuk balik nama, roya, hak tanggungan, dan perbaikan data sertifikat. Terutama sertifikat lama yang diterbitkan sebelum 1997, karena membutuhkan penyesuaian data untuk mencegah tumpang tindih bidang tanah.
Pihak BPN mengakui keterbatasan petugas dan fasilitas pelayanan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Upaya penambahan SDM, pembenahan sarana pelayanan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah disebut terus diupayakan.
Keluhan Jumadi sekaligus menjadi perhatian penting bagi BPN Maros agar sistem pelayanan digital benar-benar diimbangi dengan kapasitas petugas dan loket yang memadai.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan aplikasi antrean online, tetapi juga kepastian mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit.
Kini masyarakat menanti realisasi pembenahan pelayanan BPN Maros, khususnya penambahan loket dan petugas pemetaan agar antrean panjang tidak terus menjadi persoalan.













