Marosatu.com | Maros Rencana pemasangan papan plang pemberitahuan sengketa lahan seluas sekitar 17 hektare di kawasan proyek perumahan Ambani Residenza Bandara milik PT Patiarase Putra Property, Jalan Poros Makassar–Maros, Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ditunda pada Kamis (22/10/2026).
Rencana pemasangan plang tersebut merupakan langkah yang hendak ditempuh 38 orang yang mengaku sebagai ahli waris almarhum Boddoe bin Kasa, bersama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) DPC Kota Makassar dan Kantor Advokat Minzathu & Minzathu Law Offices.
Ketua DPC LAI Kota Makassar, Brahim Anwar, menjelaskan bahwa penundaan diputuskan setelah rombongan tiba di lokasi dan mendapati sejumlah orang telah berada di area tersebut.
Menurut Brahim, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi lapangan guna menghindari potensi benturan fisik serta menjaga keamanan dan keselamatan seluruh pihak, terutama para ahli waris yang sebagian besar telah berusia lanjut.
Tim kemudian ditarik dari lokasi secara teratur. Brahim menegaskan bahwa penundaan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan berarti pihaknya menghentikan upaya memperjuangkan klaim melalui jalur hukum.
Ahli Waris Sebut Miliki Dokumen Pendukung
Pihak ahli waris menyatakan memiliki sejumlah dokumen yang dijadikan dasar untuk menelusuri klaim kepemilikan tanah tersebut.
Dokumen yang disebutkan meliputi Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Maros Nomor 175/Pdt.P/2026/PA.Mrs, buku rincik C1 Tahun 1960 dengan Kohir Nomor 21 C1, Persil 9 SI, Persil 9 SII, dan Persil 15 DII atas nama keluarga Boddoe bin Kasa, serta Surat Keterangan Kepala Desa Ma’rumpa dan Camat Marusu Nomor 28/DM/VII/2013.
Menurut pihak ahli waris, dokumen tersebut menjadi dasar untuk menelusuri status kepemilikan serta memastikan kesesuaian objek tanah yang diklaim dengan lokasi pembangunan perumahan.
Meski demikian, keterkaitan dokumen dengan bidang tanah yang disengketakan tetap perlu diperiksa melalui dokumen asli, data pertanahan, dan mekanisme hukum yang berlaku.
Pengembang Bantah Kesesuaian Data Persil dan Kohir
Di sisi lain, General Manager PT Patiarase Putra Property, Aswan Saleh, menegaskan bahwa perusahaan berpegang pada dokumen legalitas dan sertifikat kepemilikan tanah yang dimilikinya.
Dalam keterangan tertulisnya, Aswan menyebut perusahaan telah memeriksa surat somasi yang diterima dan melakukan koordinasi dengan pihak desa. Berdasarkan pemeriksaan internal tersebut, pihak perusahaan menilai terdapat ketidaksesuaian antara nomor persil dan kohir yang tercantum dalam surat somasi dengan data bidang tanah yang telah dibebaskan dan dimiliki perusahaan.
“Setelah kami melakukan pengecekan, data persil dan kohir yang tercantum dalam surat somasi tidak sesuai dengan data bidang tanah yang kami miliki. Karena itu, kami meminta agar objek tanah yang diklaim diperjelas terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan lokasi,” ujar Aswan.
Ia menjelaskan, bidang tanah yang telah dibebaskan perusahaan disebut memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat. Proses pembelian, menurutnya, dilakukan secara langsung dari warga setempat. Perusahaan juga menyatakan telah melengkapi dokumen perizinan bangunan berdasarkan dokumen yang dimilikinya.
Aswan menambahkan, perusahaan telah menyampaikan jawaban atas somasi kedua, termasuk penjelasan mengenai perbedaan data persil dan kohir yang menjadi dasar klaim pihak lain.
Terkait rencana pemasangan plang, pihak perusahaan meminta agar setiap tindakan di lokasi yang dipersoalkan memperhatikan status kepemilikan dan prosedur hukum yang berlaku.
“Kami menghormati hak setiap pihak untuk menyampaikan klaim. Namun, klaim tersebut harus didukung oleh data dan bukti yang jelas serta sesuai dengan objek tanah yang dimaksud. Kami berharap tidak ada tindakan sepihak yang justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” tegasnya.
Perusahaan Sebut Belum Membebaskan Seluruh Lahan
Aswan juga menjelaskan bahwa perusahaan belum membebaskan seluruh lahan di kawasan tersebut. Karena itu, menurutnya, perlu ada pembedaan antara bidang tanah yang telah dimiliki perusahaan dan bidang tanah lain yang masih menjadi milik warga.
Ia menilai pemeriksaan setiap bidang tanah harus dilakukan secara cermat untuk menghindari kesalahpahaman mengenai batas maupun status kepemilikan.
Selain persoalan legalitas, Aswan menyebut kegiatan perusahaan turut membuka peluang kerja bagi warga lokal dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pedagang makanan serta pelaku usaha kecil di sekitar kawasan.
“Kami berharap kegiatan di kawasan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada saat yang sama, setiap persoalan pertanahan harus diselesaikan secara profesional, berdasarkan bukti, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Menunggu Penyelesaian Berdasarkan Bukti
Hingga berita ini disusun, rencana pemasangan papan plang pemberitahuan sengketa masih ditunda. Belum ada keterangan mengenai jadwal pelaksanaan berikutnya maupun penyelesaian akhir atas perbedaan klaim kepemilikan lahan tersebut.
Perbedaan keterangan antara pihak ahli waris dan pengembang menunjukkan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap identitas objek tanah, riwayat kepemilikan, batas bidang, serta data administrasi pertanahan.
Penyelesaian sengketa diharapkan dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan mengedepankan bukti dari masing-masing pihak, sehingga persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.(Tim)













