Marosatu.com | Maros – Penutupan penjualan BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU Jawi-Jawi, Kabupaten Maros, menjadi perhatian Tim Pengawasan REPRO Maros. Kondisi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi seluruh SPBU di Kabupaten Maros untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran Solar subsidi.
Tim Pengawasan REPRO Maros mengapresiasi Dinas Pertanian Maros yang Terjun langsung Kelokasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut, kami juga menegaskan akan melakukan pemantauan terhadap sejumlah SPBU yang menyalurkan Solar bersubsidi, khususnya apabila layanan tersebut kembali dibuka dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan para petani.
Ketua Tim Pengawasan REPRO Maros, Hasmarianto, SH, mengatakan pihaknya sangat mendukung petani mendapatkan Solar subsidi sesuai dengan hak dan kebutuhan mereka.
Namun, menurutnya, kemudahan akses bagi petani jangan sampai justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil Solar subsidi dengan mengatasnamakan kebutuhan pertanian.
“Kami sangat mendukung para petani untuk mudah mendapatkan Solar subsidi.
Tetapi jangan sampai ada yang memanfaatkan nama petani untuk mengambil Solar, kemudian digunakan atau disalurkan ke tempat lain,” tegas Hasmarianto.
REPRO Maros juga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Maros melakukan verifikasi dan pengawasan yang lebih jelas terhadap data serta barcode petani yang digunakan dalam pembelian Solar bersubsidi.
Pasalnya, Tim Pengawasan REPRO Maros menduga terdapat kemungkinan barcode atau identitas petani disalahgunakan untuk memperoleh Solar subsidi.
Selain itu, REPRO Maros juga menyoroti dugaan keberadaan kendaraan yang telah dimodifikasi untuk mengambil Solar bersubsidi dalam jumlah tertentu.
“Kalau memang Solar subsidi diperuntukkan bagi petani, maka harus dipastikan benar-benar sampai kepada petani dan digunakan untuk kebutuhan pertanian. Jangan sampai subsidi pemerintah justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” ujarnya.
REPRO Maros menyatakan akan terus melakukan pemantauan di sejumlah SPBU di Kabupaten Maros. Hasil pemantauan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi Solar bersubsidi.
Menurut REPRO Maros, persoalan Solar subsidi bukan hanya menyangkut ketersediaan BBM, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran penerima subsidi.
Mereka berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak hanya melakukan pengawasan ketika terjadi kelangkaan, tetapi juga menindaklanjuti setiap dugaan penyalahgunaan subsidi berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
REPRO Maros menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan agar Solar subsidi benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang berhak, khususnya para petani, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain.(Ar)
