Marosatu com |Maros – Dugaan alih fungsi lahan fasilitas umum (fasum) di kawasan Perumahan Batara, Kelurahan Taroada, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi bangunan rumah kost menuai sorotan publik. Lahan yang sebelumnya dikenal warga sebagai taman lingkungan perumahan itu kini diduga berubah menjadi bangunan komersial.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Maros secara tegas menyatakan bahwa pembangunan tersebut tidak mengantongi izin penggunaan lahan maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kepala Dinas PUPR Maros, M. Alfian Amri, menegaskan pihaknya telah meminta agar aktivitas pembangunan dihentikan karena tidak memiliki kelengkapan perizinan.
“Izin penggunaan dan PBG tidak ada. Kami sudah meminta agar pembangunan dihentikan karena tidak berizin. Surat peringatan juga sudah dikeluarkan,” tegas Alfian.
Lurah Sebut Pernah Jadi Taman dan Lokus Penilaian Adipura
Lurah Taroada, Andi Asriyadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan pengetahuannya, lahan yang kini menjadi sorotan tersebut merupakan fasilitas umum perumahan.
Bahkan, lokasi itu sebelumnya diketahui merupakan taman lingkungan yang pernah masuk dalam salah satu lokus penilaian Adipura.
“Yang kami ketahui, lahan itu merupakan fasum. Dahulu di lokasi tersebut terdapat taman dan bahkan menjadi salah satu lokus penilaian Adipura. Sekarang sudah berproses di kejaksaan,” ungkap Andi Asriyadi.
Pernyataan tersebut semakin memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai bagaimana status lahan yang sebelumnya dikenal sebagai taman lingkungan bisa berubah menjadi lokasi pembangunan rumah kost.
Satpol PP Maros Tunggu Surat PUPR untuk Tindak Lanjut
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maros, Eldrin Saleh, menyatakan pihaknya menunggu surat resmi dari Dinas PUPR sebagai dasar untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Menurutnya, surat dari PUPR diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi yang dimaksud tidak memiliki izin PBG dan merupakan fasilitas umum yang dibangun menjadi rumah kost.
Satpol PP selanjutnya akan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku, termasuk melalui penerbitan Surat Tugas Bupati untuk pelaksanaan tindakan di lapangan.
Dengan demikian, tindak lanjut penertiban kini menjadi salah satu hal yang dinantikan masyarakat.
Pihak Pengembang Bantah Lahan Tersebut Fasum
Di sisi lain, Hj. ST Nursyamsia selaku pihak pemasaran PT Delta Batarajaya Jasa Konstruksi memberikan keterangan berbeda.
Saat dikonfirmasi pada Sabtu (31/10/2026), Nursyamsia membantah bahwa lahan yang dibangun menjadi rumah kost tersebut merupakan fasilitas umum.
“Taman yang ada di samping jalan bukan merupakan fasum, itu masih tanah perumahan,” ujarnya.
Pernyataan ini memperlihatkan adanya perbedaan klaim antara pihak kelurahan dan pihak pengembang terkait status lahan yang menjadi objek polemik.
Dokumen Site Plan Jadi Kunci Mengungkap Status Lahan
Perbedaan keterangan tersebut membuat kejelasan status lahan menjadi persoalan penting yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.
Dokumen site plan perumahan yang telah disahkan, sertifikat atau alas hak kepemilikan tanah, serta dokumen penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemerintah daerah perlu diperiksa secara transparan.
Jika lahan tersebut memang tercatat sebagai fasum, maka penggunaannya harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila pihak pengembang menyatakan lahan itu masih merupakan tanah milik perumahan, klaim tersebut juga perlu dibuktikan dengan dokumen legal yang sah.
Warga berharap Pemkab Maros tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Dinas PUPR, Satpol PP, dan instansi terkait diminta segera berkoordinasi untuk memastikan status lahan sekaligus menindaklanjuti dugaan pembangunan tanpa izin.(Ar)













