Marosatu.com, Maros – Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH) resmi menyampaikan laporan sekaligus permohonan tindak lanjut kepada Kejaksaan Negeri Maros terkait dugaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Muh.
Akib Ismail/CV Makida, perusahaan yang bergerak di industri produksi bubuk kapur di Desa Temmappadduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
Laporan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua LPHLH, Supriono, bersama Sekretaris Jenderal Hamzah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan kepatuhan perpajakan dan upaya penyelamatan pendapatan daerah.
Berdasarkan data yang diperoleh LPHLH, total tunggakan PBB sejak 2016 hingga 2025 mencapai Rp427.828.115. Jumlah tersebut terdiri atas pokok pajak sebesar Rp360.980.436 dan denda sebesar Rp66.847.679.
Sekretaris Jenderal LPHLH, Hamzah, menegaskan bahwa persoalan tunggakan pajak tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat luas.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Maros mengoptimalkan fungsi Pengacara Negara untuk memastikan adanya kepastian pembayaran tunggakan pajak tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut, tentu berpotensi merugikan pendapatan daerah,” tegasnya.
LPHLH juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak wajib pajak telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembayaran secara bertahap. Bahkan, pada 17 Juni 2025 telah dilakukan proses negosiasi oleh pihak Bapenda Maros berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Maros.
Namun hingga kini, penyelesaian tunggakan tersebut dinilai belum menunjukkan kepastian yang jelas sehingga menjadi perhatian publik.
Dalam laporannya, LPHLH meminta Kejaksaan Negeri Maros untuk:
- Melakukan evaluasi dan tindak lanjut penyelesaian tunggakan PBB;
- Mengoptimalkan fungsi Pengacara Negara dalam pemulihan keuangan daerah;
- Memanggil pihak wajib pajak untuk klarifikasi komitmen pembayaran;
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maros dan Bapenda;
- Menindak tegas apabila ditemukan unsur kesengajaan menghindari kewajiban perpajakan.
LPHLH menegaskan bahwa laporan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Ketua LPHLH, Supriono, menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat hukum di Kabupaten Maros.
“Pendapatan daerah dari sektor pajak harus dijaga. Semua pihak wajib taat hukum dan memenuhi kewajibannya kepada daerah,” pungkasnya.
