Marosatu.com, Maros – Relawan Prabowo (REPRO) Tim Pengawasan Sulawesi Selatan menilai lemahnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Maros terhadap maraknya alih fungsi sawah produktif menjadi kawasan investasi dan bisnis.
Penanggung Jawab Tim Pengawasan REPRO Sulawesi Selatan, Muh. Tahir Sila, mengatakan kondisi tersebut dapat mengancam ketahanan pangan, kelestarian lingkungan hidup, hingga tata ruang daerah. Menurutnya, lahan pertanian yang seharusnya dilindungi justru terus beralih fungsi menjadi kawasan pergudangan, perumahan, industri, dan berbagai aktivitas komersial lainnya.
Muh. Tahir Sila menegaskan bahwa kemandirian pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penghentian impor beras melalui penguatan lumbung pangan di tingkat desa merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto.
“Jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat petani, tetapi juga dapat menghambat kelangsungan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Tim Pengawasan REPRO menilai maraknya alih fungsi lahan tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan pemerintah daerah, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran tata ruang, penyalahgunaan izin, hingga dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan rekomendasi pembangunan.
Karena itu, REPRO meminta Pemerintah Kabupaten Maros memperketat pengawasan dan penegakan aturan terkait perlindungan lahan pertanian produktif guna menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut.(**)
